PERUNDINGAN LINGGA JATI

perjuangan setelah proklamasi

perundingan lingga jati

Sebab/Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Linggarjati/Perundingan Linggarjati

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke negara Indonesia karena disaat itu Jepang menetapkan status quo di Indonesia yang menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda, contohnya peristiwa 10 November, tidak hanya itu pemerintah Inggris bertanggung jawab menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia. Oleh karena itu, SirArchibald Clark Kerr, sebagai diplomat Inggris mengundang Indonesia dan juga Belanda dalam merundingkan di Hooge Veluwe, tetapi perundingan tersebut gagal karena disaat itu Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Pulau Madura, tetapi Belanda hanya ingin mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja. 

Akhir agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia dalam menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada 7 Oktober 1946 yang bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Lord Killearn yang dalam perundingan tersebut menghasilkan persetujuan untuk gencatan senjata di tanggal 14 oktober dan mengambil jalan untuk semua masalah tersebut melalui perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 1946. 

Tokoh-Tokoh Dalam Perundingan Linggarjati/Perjanjian Linggarjati

Dalam perundingan linggarjati/perjanjian linggarjati dari wakil Indonesia adalah sebagai berikut.. 

Ketua: Sutan Syahrir

Anggota: 

• Mr.Moh. Roem
• Mr.Susanto Tirtoprojo
• A.K. Gani

Sedangkan di pihak belanda adalah komisi Tim Jenderal yang terdiri dari...

Ketua/dipimpin: Wim Schermerhorn 

Anggota: 

• H.J.Van Mook
• Max Van Poll
• F.de Baer

Mediator adalah Lord Killearn dari Inggris. 

Hasil Isi Perjanjian Linggarjati/Perundingan Linggarjati

Isi hasil perundingan yang terdiri dari 17 pasal antara lain berisi: 

1. Belanda mengakui secara de faktor bahwa wilayah RI yaitu Jawa, Sumatera dan Madura

2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI yang paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949

3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakan untuk membentuk Negara RIS

4. Dalam bentuk negara RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth/persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri belanda sebagai kepala Uni.

sumber:www.artikelsiana.com

perundingan renville

Latar Belakang Perjanjian Renville

Diadakannya Perjanjian Renville atau perundingan Renville bertujuan untuk menyelesaikan segala bentuk pertikaian antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda.

Perundingan ini di latar belakangi adanya peristiwa penyerangan Belanda terhadap Indonesia yang disebut dengan Agresi Militer Belanda Pertama yang jatuh pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 4 Agustus 1947.

Di luar negeri dengan adanya peristiwa penyerangan yang dilakukan Belanda terhandap Indonesia, menimbulkan reaksi keras.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, akhirnya dewan keamanan PBB memerintahkan keduanya untuk menghentikan tembak menembak. Pada tanggal 4 Agustus 1947, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan gencatan dan berakhir pula Agresi Militer Pertama.

Agresi militer pertama disebabkan adanya perselisihan pendapat yang diakibatkan bedanya penafsiran yang ada dalam persetujuan linggajati, dimana Belanda tetap mendasarkan tafsirannya pidato Ratu Wilhelmina pada tanggal 7 Desember 1942. Dimana Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth serta akan dibentuk negara federasi, keinginan Belanda tersebut sangat merugikan Indonesia.

Dengan penolakan yang diberikan pihak Indonesia terhadap keinginan Belanda, sehari sebelum agresi militer pertama Belanda tidak terikat lagi pada perjanjian Linggarjati, sehingga tercetuslah pada tanggal 21 Juli 1947 Agresi Militer Belanda yang pertama.

Perundingan pihak Belanda dan pihak Indonesia dimulai pada tanggal 8 Desember1947 diatas kapal Renville yang tengah berlabuh di teluk Jakarta. Perundingan ini menghasilkan saran-saran KTN dengan pokok-pokonya yaitu pemberhentian tembak-menembak di sepanjang Garis van Mook serta perjanjian peletakan senjata dan pembentukan daerah kosong militer.

sumber;http://urusandunia.com/

perundingan roem royen

Isi Perjanjian Roem Royen - Akhirnya titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia-Belanda terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Keberhasilan membawa masalah Indonesia-Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif komisi PBB untuk Indonesia. Pada tanggal April 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran, anggota komisi dari Amerika serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Mohammad Roem. 

Dalam perundingan Roem Royen, pihak Republik Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB tertanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Ketua Delegasi Indonesia Mr. Mohammad Roem yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang gerilya.
2. Kedua belah pihak bekerja sama dalam hai mengembalikan perdamaian dan menjaga keamanan serta ketertiban.
3. Belanda turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia Serikat. 

Pernyataan Delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. J.H. van Royen, yang berisi antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta.
2. Pemerintah Belanda membebaskan secara tidak bersyarat para pemimpin Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember 1948.
3. Pemerintah Belanda menyetujui bahwa Republik Indo-nesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
4. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.

Dampak Perjanjian Roem Royen

Dengan tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Roem-Royen maka Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra memerintahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk mengambil alih pemerintahan di Yogyakarta dari tangan Belanda. Sementara itu, pihak TNI dengan penuh kecurigaan menyambut hasil persetujuan itu. Namun, Panglima Besar Jenderal Sudirman memperingatkan seluruh komando di bawahnya agar tidak memikirkan masalah-masalah perundingan. 

Untuk mempertegas amanat Jenderal Sudirman itu, Panglima Tentara dan Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution memerintahkan agar para komandan lapangan dapat membedakan gencatan senjata untuk kepentingan politik atau kepentingan militer. Pada umumnya kalangan TNI tidak mempercayai sepenuhnya hasil-hasil perundingan, karena selalu merugikan perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan segitiga antara Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda di bawah pengawasan Komisi PBB yang dipimpin oleh Christchley. Perundingan itu menghasilkan tiga keputusan, yaitu sebagai berikut.

1. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 1949.
2. Perintah penghentian perang gerilya akan diberikan setelah pemerintahan Republik Indonesia berada di Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 1949.
3. Konferensi Meja Bundar (KMB) akan dilaksanakan di Den Haag.  

Pasca Perjanjian Roem Royen

Setelah tercapainya perundingan Roem Royen, pada tanggal 1 Juli 1949 pemerintah Republik Indonesia secara resmi kembali ke Yogyakarta. Selanjutnya, disusul dengan kedatangan para pemimpin Republik Indonesia dari medan gerilya. Panglima Besar Jenderal Sudirman tiba kembali di Yogyakarta tanggal 10 Juli 1949. Setelah pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 diselenggarakan siding cabinet. Dalam siding tersebut Syafruddin Prawiranegara mengembalikan mandate kepada wakil presiden Moh Hatta. Dalam siding tersebut juga diputuskan Sri Sultan Hamengku Buwono IX diangkat menjadi menteri pertahanan merangkap koordinator keamanan.

sumber:http://jagosejarah.blogspot.co.id/

konfrensi meja bundar

Latar Belakang Terjadinya Konferensi Meja Bundar

Usaha untuk menggagalkan kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Dunia international mengutuk perbuatan Belanda tersebut. Belanda dan Indonesia lalu mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville.

Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan (PBB) Perserikatan Bangsa-Bangsa meloloskan resolusi yang mengecam serangan militer yang dilakukan Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut dipulihkannya pemerintahan Republik Indonesia. Lalu diaturlah kelanjutan perundingan untuk menemukan solusi damai antara dua belah pihak.

Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk perwakilan Republik Indonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda.

Tujuan Diadakannya Konferensi Meja Bundar

1. Perjanjian ini dilakukan untuk mengakhiri perselisihan antara Indonesia dan Belanda dengan cara melaksanakan perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat antara Republik Indonesia dengan Belanda. Khususnya mengenai pembentukan Negara Indonesia Serikat.
2. Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka Indonesia telah diakui sebagai negara yang berdaulat penuh oleh Belanda, walaupun tanpa Irian Barat.

Perwakilan Indonesia Dalam Konferensi Meja Bundar

Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Denhaag Pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949

sumber;http://urusandunia.com/

pertempuran surabaya 10 november

Kedatangan Pasukan Sekutu di Surabaya

Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu dari Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya. Pasukan itu merupakan bagian dari Divisi ke-23 di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorn. Mereka mendapat tugas dari Panglima AFNEI untuk melucuti serdadu Jepang dan menyelamatkan para interniran Sekutu. Pemimpin pasukan Sekutu menemui R.M. Suryo (pemegang pemerintahan Indonesia di Jawa Timur). Namun pemerintah Indonesia di Jawa Timur merasa enggan menerima kedatangan mereka. Setelah diadakan pertemuan antara wakil pemerintah Republik Indonesia dengan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, disepakati hal-hal berikut ini.

1. Inggris berjanji bahwa pada tentara mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda. .
2. Mereka menyetujui kerja sama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketenteraman
3. Mereka segera membentuk kontak biro agar kerja sama dapat terlaksana sebaik-baiknya
4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. 

Oleh karena itu, pihak Republik Indonesia memperkenankan tentara Inggris memasuki kota dengan syarat hanya objek-objek yang sesuai dengan tugasnya yang boleh diduduki, seperti kamp-kamp tawanan. Namun dalam perkembangan berikutnya, pihak Inggris mengingkari janjinya. Pada tanggal 26 Oktober 1945 malam hari satu pleton field security section di bawah pimpinan Kapten Shaw melakukan penyerangan ke Penjara Kalisosok untuk membebaskan Kolonel Huiyer (seorang Kolonel Angkatan Laut Belanda) bersama kawan-kawannya.

Tindakan Inggris dilanjutkan dengan menduduki Pangkalan Udara Morokrembangan, Pelabuhan Tanjung Perak, Kantor Pos Besar, Gedung Bank Intemasional, dan objek vital lainnya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pukul 11.00 pesawat terbang Inggris menyebarkan pamflet-pamflet. Pamflet-pamflet itu berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang dirampasnya dari tangan Jepang. Pemerintah Republik Indonesia berusaha menanyakan hal itu kepada Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, tetapi ia mengakui mengetahui tentang pamflet tersebut.

Sikap itu menghilangkan kepercayaan pemerintah Republik Indonesia kepadanya. Pemerintah meminta kepada para pemuda untuk tetap siaga menghadapi segala kemungkinan. Pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadi kontak senjata yang pertama antara para pemuda dengan pihak Inggris. Kontak senjata itu meluas, sehingga terjadi pertempuran antara Indonesia dengan Inggris tanggal 28, 29, dan 30 Oktober 1945. Dalam pertempuran itu pasukan Sekutu dapat dipukul mundur dan bahkan hampir dapat dihancurkan oleh pasukan Indonesia.

Beberapa objek vital berhasil direbut kembali oleh para pemuda. Bahkan pemimpin pasukan Sekutu Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby berhasil ditawan oleh para pemuda. Melihat kenyataan seperti itu, komandan pasukan sekutu hubungi Presiden Soekarno untuk mendamaikan perselisihan antara pemuda dengan asukan Inggris di sana. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Hatta, dan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mendamaikan perselisihan itu. Perdamaian berhasil dicapai, tetapi setelah sekembalinya Soekarno dan rombongan ke Jakarta, pertempuran kembali terjadi dan menewaskan Jenderal A.W.S. Mallaby. Pasukan Inggris nyaris hancur, kemudian mereka meminta bantuna dari Devisi V di bawah pimpinan Mayor Jendral Mansergh dengan kekuatan 24.000 orang.

Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi ancaman akan  menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara apabila orang-orang Indonesia Surabaya tidak menaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 pagi pada tempat yang telah ditentukan. Mereka diharuskan datang dengan tangan di atas kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang tersedia sebagai tanda menyerah tanpa syarat.

Terjadinya Peristiwa 10 November

Para pemuda yang memegang senjata diperintahkan untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat. Rakyat Surabaya bertekad untuk bertempur mati-matian. Kejadian itu merupakan sebuah lambang keberanian dan kebulatan tekad dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa 10 November itu diperingati setiap tahun sebagai hari Pahlawan oleh seluruh bangsa Indonesia.

sumber:http://jagosejarah.blogspot.co.id/

pertempuran ambarawa

Terjadinya Pertempuran Ambarawa

Pihak Sekutu temyata mengingkari janjinya. Pada tanggal 20 November 1945 di pertempuran Ambarawa pecah     pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pihak Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945 pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Sekutu melakukan terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura bertahan di kuburan Belanda, sehingga membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa.

Sedangkan dari arah Magelang pasukan TKR Divisi V/Purwokerto di bawah pimpinan Imam Androngi melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945. Serangan itu bertujuan untuk memukul mundur pasukan Sekutu yang bertahan di desa Pingit. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi herhasil menduduki desa Pingit dan melakukan perebutan terhadap desa-desa sekitarnya. Batalion Imam Androngi meneruskan gerakan pengejarannya. Kemudian Batalion Imam Androngi diperkuat tiga hatalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto, Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sardjono, dan batalion Sugeng.

Akhirnya musuh terkepung, walaupun demikian, pasukan musuh mencoba untuk menerobos kepungan itu. Caranya adalah dengan melakukan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan TKR dengan menggunakan tank-tank dari arah belakang. Untuk mencegah jatuhnya korban, pasukan TKR mundur ke Bedono. Dengan bantuan Resimen Dua yang dipimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa yang dipimpin oleh Onie Sastroatmojo, dan batalion dari Yogyakarta mengakibatkan gerakan musuh berhasil ditahan di desa Jambu. Di desa Jambu, para komandan pasukan mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar.

Rapat itu menghasilkan pembentukan komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran, bertempat di Magelang. Sejak saat itu, Ambarawa dibagi atas empat sektor, yaitu sektor utara, sektor timur, sektor selatan, dan sektor barat. Kekuatan pasukan tempur disiagakan secara bergantian. Pada tanggal 26 November 1945, pimpinan pasukan dari Purwokerto Letnan Kolonel Isdiman gugur maka sejak saat itu Kolonel Sudirman Panglima Divisi V di Purwokerto mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran menguntungkan pasukan TKR.

sumber:http://jagosejarah.blogspot.co.id/

pertempuran medan area

Latar Belakang Pertempuran Medan Area

Akibatnya hotel itu diserang dan dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden itu 96 orang luka-luka yang sebagian besar adalah orang-orang NICA. Insiden itu menjalar ke beberapa kota lainnya seperti Pematang Siantar dan Brastagi. Sementara itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 terbentuk TKR Sumatra Timur yang dipimpin oleh Achmad Tahir. Selanjutnya, diadakan pemanggilan terhadap bekas Heiho di seluruh Sumatra Timur. Pemanggilan itu mendapat sambutan dari mereka, sehingga di samping TKR juga terdapat organisasi perjuangan lainnya, yaitu Pemuda Republik Indonesia Sumatra Timur yang kemudian menjadi Pesindo.

Setelah keluarnya Maklumat Pemerintah tentang berdirinya partai-partai politik pada bulan November 1945, di Sumatra Timur terbentuk laskar partai. PNI memiliki laskar Nasional Pelopor Indonesia (Napindo), Masyumi mempunyai laskar Ilizbuilah, dan Parkindo membentuk Pemuda Parkindo. Sebagaimana di kota-kota lain di Indonesia, pasukan Sekutu (inggris) memulai aksinya untuk memperlemah kedudukan Republik Indonesia dengan cara memberi ultimatum agar bangsa Indonesia menyerahkan senjatanya kepada pasukan Sekutu. Hal itu juga dilakukan oleh Brigadir Ted Kelly kepada para pemuda Medan pata tanggal 18 Oktober 45.

Sejarah Pertempuran Medan Area

Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu menuliskan papan bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di pinggiran kota Medan. Sejak saat itu, istilah Medan Area menjadi terkenal. Inggris bersama NICA melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur republik di kota Medan. Sehingga para pemuda membalas aksi-aksi itu sehingga kota Medan menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran dibalas dengan pengepungan dan bahkan sering terjadi tembak-menembak. Pada tanggal 10 Desember 1945, pasukan Inggris dan NICA berusaha menghancurkan konsentrasi pasukan TKR di Trepes.

Selanjutnya, seorang perwira Inggris berhasil diculik oleh kalangan pemuda dan beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa itu. Brigadir Jenderal Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Kalau tidak menyerahkan, mereka akan ditembak mati. Pada bulan April 1946, tentara Inggris sudah mulai mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Gubernur, Markas Besar TKR, dan walikota pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menduduki kota Medan.